Partai Politik dan Seluk-beluknya

Image

Artikel ini gua buat udah sebulan yang lalu, dan di hari terakhir libur gua.

Kata Partai, secara tata bahasa, kata partai sangat mirip dengan kata-kata berikut, party (Inggris), dan partij (Belanda), yang kesemuanya memliki arti sama, yaitu sekumpulan orang. Secara etimologis, kata partai itu sendiri berasal dari bahasa latin, ‘pars’, yang artinya sebagian. Kata Politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, ‘politikos’, yang berarti untuk, dari, atau sesuatu yang terkait dengan rakyat.  Jika digabungkan dari pengertian di atas, maka partai politik adalah sekumpulan orang yang melakukan sesuatu untuk rakyat, atau orang-orang yang mengurus sesuatu yang berhubungan dengan rakyat.

Menurut kamus bahasa Indonesia, kata-lata ini juga memiliki arti yang mirip. Partai adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kenegaraan atau segala urusan dan tindakan yang berhubungan dengan pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Jika digabungkan maka akan memiliki arti sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dalam urusan pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Beberapa pengertian dari ahli :

Miriam Budiarjo :   suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Carl J Friedrich : sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

Pengertian dari para ahli agak berbeda dengan pengertian yang didapat secara etimologis, namun secara langsung terkait. Pengertian dari para ahli ini juga menunjukkan siatuasi partai politik yang sebenarnya, karena memang, yang dilakukan oleh partai politik ini kurang lebih seperti yang dideskripsikan para ahli di atas.

Partai politik juga adalah sebuah organisasi mandiri dalam mengurus segara keperluannya, termasuk finansial, dan tujuan utama mereka adakah, seperti yang diungkapkan diatas adalah untuk merebut kedudukan politik, dan setelah itu melalui kedudukan tersebut, memperjuangkan kepentingan mereka. Setiap partai mempunyai kepentingan yang berbeda karena memiliki ideologi yang berbeda. Namun, sejak zaman reformasi ini, banyak partai yang bersaing bukan karena ideologi saja, tetapi juga karena ketenaran dan uang.

Untuk memperoleh kedudukan politik, partai-partai tersebut beradi dalam sebuah ‘kompetisi’ yang disebut pemilihan umum, dimana masyarakat yang akan memilih diantara mereka siapa yang pantas menjadi pemimpin mereka.

Pemilihan Umum sebagai Proses Pemilihan Partai

Pemilihan Umum, atau biasa disingkat pemilu, adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum untuk memilih anggota pemerintahan. Dasar hukum utama untuk pemilu ini adalah UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, yang mengatakan “Kedaulatan di Tangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Bagian ‘Kedaulatan di tangan rakyat’ itulah yang menjadi dasar adanya pemilihan umum. Pemilihan Umum diatur penyelenggaraannya di dalam UU No.12 tahun 2013. Didalam pemilu ini, partai-partai memperebutkan kursi untuk parlemen (DPR, DPRD, dan DPD), dan pengisi jabatan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, jabatan eksekutif untuk sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia). Pemilu diadakan 5 tahun sekali, dan  jangka waktu itu juga menjadi masa satu kali menjabat anggita parlemen, dan presiden. Anggota parlemen dan pemerintahan yang sama boleh menjabat dua kali.

Perkembangan Parpol Indonesia dari masa ke masa

Masa Penjajahan Belanda

Di masa ini, partai, tidak hanya partai politik, sudah berkembang namun terbagi atas dua aliran utama, yaitu moderat dan radikal. Moderat adalah partai  yang sifatnya mencari aman, mereka tidak menentang segala kebijakan yang dibuat belanda dan umumnya untuk memiliki tujuan untuk memnuhi kepentingan kelompok selain politik. Contohnya adalah Budi Utomo dan Serikat Islam. Radikal adalah partai yang memperjuangkan negara Indonesia, dan menentang Belanda. Alhasil, pemimpin dan anggota partai ini dihukum oleh pemerintah belanda. Mereka adalah wujud partai politik yang sesungguhnya, dan oleh karena itu partai radikal disebut partai politik. Contoh partai radikal adalah Indische Partij, mereka adalah partai politik pertama di Indonesia.

Masa Penjajahan Jepang

Di masa ini, Jepang melarang semua partai yang ada dan membentuk Masyumi, sebuah partai politik yang berbasiskan pada ajaran agama Islam. Hal ini dilakukan oleh Jepang untuk memperoleh simpati masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam.

Masa Kemerdekaan (1945-1950)

Parpol berkembang dengan pesat dan terdiri atas berbagai macam ideologi. Hal ini didasari oleh Maklumat Pemerintah RI 1945 yang menganjurkan pembuatan partai politik untuk membantu pemerintahan Indonesia waktu itu. Ada 6 partai besar : PSI, PKI, Partai Buruh Indonesia, Murba, Masyumi, Serindo-PNI.

Masa Demokrasi Liberal / Parlementer (1950-1959)

Di masa ini, Indonesia yang terikat UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) 1950 yang menggunakkan sistem parlementer atau dengan nama lain disebut demokrasi liberal, yang mengakui kebebasan individu, golongan atau pihak tertentu. Alhasil, terjadi ketegangan politik dimasa ini, dimana partai saling bersaing dalam parlemen dan mencurigai satu sama lain. Contoh bukti parpol yang bersaing ini adalah gagalnya pembentukan UU yang baru yang akhirnya menjadi katalis untuk Dekrit Presiden 1959.

Masa Orde Lama / Demokrasi Terpimpin / Demokrasi Sosialis (1959-1965)

Pada masa ini, Bung Karno menyederhanakan partai yang begitu banyak menjadi 10 partai. Ada 4 partai besar di zaman ini yaitu PNI, NU, PKI, dan Masyumi. Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 karena dianggap terlibat dengan pemberontak yang sedang terjadi di tahun itu. Di masa ini, sering terjadi pertentangan ideologi antara komunis dan islam, dan pada akhirnya menimbulkan konflik antar partai. Meskipun begitu, Soekarno tetap memgang politik Indonesia secara dominan, dan pada waktu itu membawa Indonesia ke arah ‘komunis’ dengan politik porosnya dengan negara penganut ideologi tersebut, yang akhirnya membawa PKI semakin naik daun, yang berujung pada G30SPKI pada tahun 1965 dan berakhirnya orde lama. Pada tahun 1965, PKI dilarang, dan pada 1966 Tap MPR terkait dengan komunisme dihapuskan.

Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa ini, parpol lebih disederhanakan, dan pada tahun 1977- sampai akhirnya orde baru, di Indonesia hanya ada 3 parpol. Hal ini terjadi karena partai takut oleh Presiden Soeharto, alhasil partai-partai yang memiliki kesamaan bergabung. Ketiga partai tersebut adalah PPP, PDI, dan Golkar. PPP, Partai Persatuan Pembangunan, adalah partai Islam yang terdriri atas gabungan dari NU, Muhammadiyah, dan mantan anggota Masyumi. Partai ini sudah kehilangan akar-akar sejarahnya dan pada akhirnya, partai-partai ini, telah kehilangan akar tradisi, sejarah dan beberapa ajaran. Partai berikutnya adalah PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Partai ini adalah gabungan dari partai berideologi Nasionalis, Sosialis, Katolik, dan Protestan. Partai ini anggotanya berasal dari Partai Katolik, PNI, IPKI, dan Murba. Partai terakhir adalah Golkar, Golongan Karya, yang umumnya didominasi oleh ABRI, dan partai ini adalah partai yang membelakangi Presiden Soeharto. Partai ini selalu mendapat single majority / mayoritas tunggal dalam pemilu sehingga Presiden Soeharto pun dapat memerintah sebanyak 32 tahun.

Parpol di Masa Reformasi (1998-?)

Berakhirnya orde baru, muncullah berbagai gejolak politik di Indonesia. Masyarakat menuntut adanya perubahan dalam perpolitikan Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian memunculkan sebuah UU pemilu yang akhirnya menjelma menjadi UU No. 31 tahun 2002, UU yang menjadi dasar pemilu di zaman reformasi. UU ini juga mulai mengembalikan Indonesia ke sistem multi partai, dan dapat dilihat sekarang ini muncul banyak partai. Hal ini terjadi karena tuntutan masyarakat ‘untuk bebas berpendapat’, dan menghentikan dominasi partai. Alasan lain adalah untuk membantu pemerintahan Indonesia dalam penetapan kebijakan.

Permasalahan Parpol di Era Reformasi

Seiring perkembangannya, partai-partai yang begitu banyak ini ternyata terkesan tidak membantu karena partai yang umumnya masuk ke dalam parlemen adalah 5 partai besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Golongan Karya. Ditambah satu partai baru pada 2004, yaitu Partai Demokrat, dan juga menjadi pemegang kursi utama di parlemen. Belum lagi, dari keenam partai, ada 3 partai dominan yang memegang kursi di parlemen, Golkar, PDI-P dan Demokrat, yang akhirnya berujung pada koalisi partai-partai lainnya agar memperoleh kedudukan di pemerintahan. Hal ini mewujudkan perselisihan di pemerintahan karena setiap koalisi yang terbentuk punya visi dan paham berbeda.

Semenjak orde baru, permasalahan korupsi anggota partai juga tidak pernah selesai. Banyak anggotanya (yang sudah masuk kedalam parlemen atau lembaga) yang mencari dana lewat cara tidak halal tersebut, menyedot uang negara. Data-data mengenai hal ini sudah dipaparkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa kepada daerah yang berasal dari Partai Golkar paling banyak tersandung masalah hukum (64 orang). Kemudian PDIP (32 orang), Demokrat (20 orang), PPP (17 orang), PKB (9 orang), PAN (7 orang) dan PKS (4 orang). Dari 176 kasus yang diperiksa, ada 74,43% kasus yang terbukti benar kasus tersebut adalah korupsi.

Cara tidak halal untuk mendapatkan uang ini tidak hanya di korupsi saja, tetapi juga melalui uang palsu. Hal ini diberitakan koran Sindo edisi 25 Januari 2013, Peredaran uang palsu selalu menunjukkan peningkatan signifikan setiap menjelang pemilu. Daniel Zuchron, angota Bawaslu, mengatakan bahwa merebaknya peredaran uang palsu saat pelaksanaan kampanye sudah terjadi sejak Pemilu 2004 dan 2009, dan termasuk pada kampanye Pemilu 2014 nanti”. Korupsi dan pemakaian uang palsu ini memang digunakan untuk kepentingan pemilu, terutama kampanye. Mencetak brosur, poster dan pamphlet, menyewa artis, dan membagikan uang ke rakyat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi, biaya anggaran pemilu yang meningkat di tahun 2014 nanti menjadi 7,4 triliun rupiah, tentunya hal ini akan meningkatkan anggaran dana partai.

Parpol-parpol pun di masa reformasi ini mulai berusaha melanggengkan kekuasaannya dalam pemerintahan. Budiarto Shambazy, redaktur Kompas, dalam sebuah diskusi di Newseum Café, Jakarta (24/01), menyatakan bahwa parpol  “berusaha mempertahankan oligarki politik”. Hal ini terbukti dari bagaimana parpol berusaha mempersulit lahirnya partai politik baru dengan menetapkan ambang batas parlemen dan ambang batas partai untuk mencalonkan presiden. Hal ini juga terbukti dengan bagaimana parpol berusaha mendapatkan pengaruh dari masyarakat dengan memegang kendali media masyarakat. Dengan mengubah dan memutarbalikkan fakta dalam berita tersebut, dan akhirnya merusak pandangan publik mengenai yang diberitakan, karena berita yang disampaikan bersifat pencitraan untuk parpol pemilik stasiun TV, atau untuk membantu dalam persaingan antar parpol. Hal ini terbukti dari beberapa stasiun televisi Indonesia yang dimiliki oleh parpol. Parpol juga berusaha merekrut artis kedalam partainya untuk memperoleh popularitas dalam masyarakat untuk memperoleh popularitas.

Budaya parpol yang ingin melanggengkan kekuasaannya ini juga menular kepada anggota-anggotanya, dimana anggota-anggotanya juga ingin melanggengkan kekuasaanya. Anggota parpol pindah-pindah partai ke partai yang lebih mendapat banyak kursi di pemerintahan agar dapat mempertahankan kedudukan atau mendapatkan kedudukan pemerintahan. Menurut pengajar FISIP UGM, Ari Dwipayana, anggota-anggota patai bersifat pragmatis. “Faksionalisme basisnya pragmatis, tidak ada hubungannya dengan perbedaan ideology. Mereka yang kalah dalam pertarungan otomatis kehilangan sumber daya sehingga memutuskan keluar atau membuat parpol baru”.

Parpol juga mulai berubah orientasinya. Dimana tidak lagi untuk berpolitik, tetapi untuk berbisnis. Menurut Max Lane,  peneliti politik dari Victoria University, mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena partai disokong pengusaha yang menempatkan politik sebagai ajang transaksi dan investasi. “Partai politik sekarang ini transaksional, sepenuhnya dit. Semuanya duit.”, katanya. Hal ini memang terbukti dari parpol yang menjadi pemegang saham dalam perusahaan-perusahaaan di negara.

2 thoughts on “Partai Politik dan Seluk-beluknya

  1. Gua rasa solusinya adalah kembali ke basic, kembali ke prinsipnya partai politik itu sendiri. Gua lebih mendalami solusinya dari sisi spiritual. “Let Go Ego”. Kita perlu membuang semua keinginan diri sendiri kita, demi kebaikan bersama. Perlu diketahui bahwa, menjadi seorang pemimpin adalah pekerjaan yang paling berat. Karena, Ia tidak dapat bahagia sebagaimana yang dipimpinnya bahagia. Ia tidak dapat menangis sebagaimana yang dipimpinnya menangis. Seorang oemimpin harus mengorbankan banyak hal untuk membuat yang dipimpinnya merasakan “adil, damai, dan tentram”. Gua rasa para politisi terutama partai politik harus memahami konsep ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s