9/21. UU PT dan Masa Depan Perguruan Tinggi

Artikel ini gua buat ketika gua melakukan riset terhadap UU PT yang baru, yang jadi kontoversi.

Siang 13 Juli 2012 di Ruang sidang Gedung DPR. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas dan celana berwarna hitam berjalan di tengah-tengah ruangan yang sangat besar itu. Pria itu berjalan menuju ke tempat seseorang yang sedang berbicara kepada semua orang yang ada di ruang sidang itu menggunakkan sebuah mic yang ada di atas mejanya. Di meja orang yang dituju itu, terpajang sebuah papan segitiga berwarna putih bertuliskan ‘ketua’. Tibalah pria paruh baya itu dihadapan orang yang ditujunya, kemudian diserahkannyalah seberkas kertas putih kepada orang yang ditujunya itu.

Isi Kertas itu adalah Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi. Sebuah undang-undang yang akan mengubah sejarah perguruan tinggi di Indonesia. Hari itu, ketua Komisi X DPR, Agus Hermanto, setelah melakukan pembicaraan tingkat I bersama anggota DPR lainnya,  mengumumkan dan mengesahkan undang-undang yang telah dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, dan DPR itu.  UU itu ditujukan untuk menggantikan UU BHP yang sebelumnya dibatalkan oleh MK karena mengandung banyak ketidaksesuaian dengan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia.

Tetapi, setelah UU itu disahkan menjadi UU no.12 tahun 2012, muncullah berbagai perdebatan antara pro dan kontra pengesahan UU tersebut. Bagi yang pro dengan UU tersebut, pendapat mereka adalah UU ini dapat mencegah kecurangan dan memberikan keadilan bagi masyarakat kecil dalam mendapatkan kursi PTN, dibandingkan dengan UU yang sudah ada sebelumnya. Pendapat ini  dianut oleh pemerintah dan para ahli pendidikan. Bagi yang kontra dengan UU tersebut, pendapat mereka adalah UU ini mengekang kebebasan otonomi dan memulai sistem komersialisme dan neoliberalisme pada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Pendapat ini dianut oleh para mahasiswa, kalangan akademisi, dan stakeholderstakeholder perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Perdebatan antara pro dan kontra ini menyebabkan kebingungan di masyarakat. Apakah mereka harus menyetujui UU tersebut atau tidak, dan Apakah UU ini benar atau tidak. Karena kebingungan ini, banyak masyarakat yang akhirnya tidak paham dengan isi UU dan apa yang sebenarnya terjadi dengan perkembangan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Ada yang ikut-ikutan setuju, atau tidak setuju, bahkan ada yang abstain (golput, tidak berpendapat setuju atau tidak setuju).

Apa sih pendidikan tinggi itu dan Undang-undang pendidikan tinggi?

Apa sih sebenarnya pendidikan tinggi itu? Bagi kebanyakan orang, artinya ini adalah jenjang pendidikan yang ditempuh setelah seorang pelajar menyelesaikan masa Sekolah Menengah Atas. Jika mengikuti pendapat ini, maka artinya seorang pelajar akan bisa kuliah (artinya, kegiatan menempuh pendidikan tinggi), jika sudah melewati dan lulus dari bangku SMA. Di dalam masyarakat, SMA disini adalah sekolah menengah setelah sekolah menengah pertama yang bersifat formal (lembaga yang secara hukum sudah sah pendiriannya, dan disahkan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan Indonesia). SMA di sini berarti gedung sekolahnya, bukan ilmunya. Sudah menjadi tradisi sejak dulu bahwa mereka yang ingin masuk ke perguruan tinggi haruslah lulus dari SMA.

Sedangkan menurut UU no.12 tahun 2012, alias undang-undang kontroversial yang sudah disebutkan di atas, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Di sini, tidak ada keterangan bahwa orang tersebut harus lulus dari SMA. Meskipun dikatakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, tetapi tidak mewajibkan peserta pendidikan tinggi harus lulus dari SMA formal, yang artinya memperbolehkan peserta dari lembaga informal, seperti homeschooling, dan kursus. Namun lembaga yang menyediakan jasa homeschooling dan kursus itu juga harus mendapatkan sertifikat kelulusan uji lembaga pendidikan dari pemerintah, yang artinya lembaga informal itu harus diresmikan pemerintah dulu dan disahkan sebagai lembaga pendidikan. Selain itu, sesuai dengan pengertian yang ada di atas, lembaga tersebut harus memberikan materi pendidikan menengah dan kurikulumnya juga harus disahkan oleh pemerintah. Intinya, menurut UU ini, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang dapat ditempuh setelah menempuh pendidikan menengah.

Di dalam pendidikan tinggi, pendidikan lebih dispesialisasikan. Jika pada pendidikan dasar dan menengah, pelajaran yang diberikan adalah pelajaran yang sifatnya adalah umum, seperti matematika, IPA dan IPS, maka pada pendidikan tinggi, pelajaran lebih dispesialisasikan untuk bidang tertentu, jadi tidak perlu terlalu banyak mempelajari pelajaran yang umum lagi, cukup mempelajari apa yang menjadi bidangnya saja. Selain itu didalam pendidikan tinggi, materi pembelajaran dipilih sendiri oleh mahasiswa tersebut (ada beberapa universitas yang memberikan mata pelajaran wajib dipilih dan diambil, seperti di UI, mahasiswa wajib mengambil sebuah pelajaran yang disebut MPKT atau Mata Pelajaran Kuliah Terintegrasi), tidak seperti pendidikan dasar dan menengah, dimana pembelajaran sudah dipilihkan dan semuanya tidak boleh tidak diambil.

Lalu, siapa yang mengadakan dan memfasilitasi pendidikan tinggi tersebut? Tentunya adalah lembaga pendidikan tinggi, yang biasanya disebut Perguruan Tinggi, atau disingkat PT. Jenis perguruan tinggi ada dua, jika dibagi menurut siapa yang menyelenggarakan, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTN adalah perguruan tinggi yang dibentuk oleh pemerintah, penyelenggaraannya tidak oleh pemerintah, namun diawasi oleh pemerintah (hal yang diawasi contohnya adalah kurikulum dan birokrasi). PTS adalah perguruan tinggi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dan penyelenggaraannya diselenggarakkan oleh anggota masyarakat tersebut, tetapi tetap diawasi oleh pemerintah.

Apakah perlu pendidikan tinggi ditempuh? Tidak seperti pendidikan dasar yang wajib ditempuh, pendidikan tinggi adalah sebuah pilihan. Jika ingin memperkaya pengetahuan  yang sudah didapat di pendidikan dasar dan menengah, maka pelajar bisa mengikuti pendidikan tinggi. Tetapi, trend di masyarakat adalah, ‘jika tidak ikut pendidikan tinggi, maka tidak akan dapat pekerjaan’, dimana trend ini sudah di-set oleh pemberi lowongan-lowongan pekerjaan yang sudah ada di Indonesia. Jika tidak dapat pekerjaan, maka tidak akan dapat uang. Jika tidak dapat uang, maka kehidupan akan sulit untuk dijalani, dan inilah alasan utama mengapa banyak orang ingin mengikuti pendidikan tinggi.

Lalu, apa itu UU Pendidikan Tinggi? Tentunya adalah Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan tinggi dan hal yang terkait dengannya, termasuk perguruan tinggi.

 

Mengapa UU Pendidikan Tinggi Perlu dibuat?

           

Mengapa UU pendidikan tinggi dibuat? Jika kita memakai akal sehat, maka jawabannya akan mudah ditemukan, yaitu untuk mengatur pendidikan tinggi itu sendiri sehingga kegiatan dan perkembangan pendidikan itu menjadi lebih terarah. Karena di dalam Undang-undang pendidikan tinggi itu sendiri, dijelaskan juga apa itu pendidikan tinggi dan apa yang harus ada dalam sistem perguruan tinggi agar pendidikan tinggi tersebut dapat dijalankan secara baik, benar dan berkeadilan untuk peserta pendidikan tinggi tersebut (selanjutnya disebut mahasiswa).

Tetapi, jika kita menelusuri jejak sejarah UU PT di Indonesia, maka akan terlihat ada beberapa perbedaan yang kontras dengan apa yang sebelumnya kita pikirkan di dalam akal sehat. Sejarah UU PT dimulai ketika rezim orde baru muncul, dimana Presiden Soeharto ‘naik takhta’ menggantikan Presiden Soekarno. Pemerintahan Pak Harto waktu itu bisa dikatakan ‘otoriter’ ketika itu, karena kebebasan di masyarakat sangat dikekang, dan salah satu contohnya adalah kebebasan otonomi perguruan tinggi. Tidak ada UU PT ketika itu, tetapi ada yang namanya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan), yang muncul pada tahun 1978, dimana NKK/BKK ini mendatangkan serentetan tentara ke perguruan tinggi untuk mengawasi kegiatan perguruan tinggi (yang pernah ‘dijaga’ oleh tentara tersebut adalah UI dan UGM) agar memperkecil perlawanan terhadap pemerintah, seperti pada Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Bahkan tidak hanya memperkecil, tetapi juga menihilkan perlawanan tersebut. Perlawanan terhadap pemerintah ini muncul karena ada banyak ketidaksesuaian dalam pemerintahan, seperti misalnya pengangkatan kembali Pak Harto jadi Presiden di tahun 1978. Ketika itu, yang paling ‘gencar’ dalam melakukan perlawanan tersebut adalah mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di perguruan tinggi. Maka muncullah NKK/BKK tersebut, yang diperkuat Surat Keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef Nomor 0156/U/1978 dan Nomor 037/U/1979.  Sesuai dengan penjelasan yang ada di atas, NKK/BKK bukanlah UU PT yang sesungguhnya, karena tidak mengatur pendidikan tinggi, tetapi untuk meredam perlawanan dari mahasiswa.

Tetapi, perlawanan mahasiswa itu tidak dapat dihentikan, dan puncaknya terjadi di tahun 1998, dimana mahasiswa, terutama dari UI dan Trisakti, menjadi pelopor turunnya rezim orde baru dan Pak Harto, dan menggantinya dengan reformasi, dimana kebebasan dijunjung tinggi, alias demokrasi.

Meskipun sudah reformasi, hukum untuk mengatur pendidikan tinggi tidaklah berkembang dan dengan secara signifikan mengatur tentang pendidikan tinggi itu sendiri. Pendidikan tinggi hanya diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke IV yang berbunyi, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenal bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”, dan Undang-undang Dasar tahun 1945  pasal 31 yang berisi sebagai berikut :

  1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
  2.   Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
  4.   Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan
  5.  Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

 

Dimana kedua UU ini  masih belum memberikan ketetapan yang tepat untuk sistem pendidikan tinggi, karena yang diatur adalah pendidikan secara umum.

Untuk tahun-tahun 1999-2002, pemerintah hanya membuat dan mengesahkan Undang-undang yang terkait penetapan PT sebagai badan hukum dan PTN-PTN mana yang ditetapkan sebagai BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Inilah Undang-undang tersebut :

–          PP 61 Tahun 1999: tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

–          Kepmendiknas no 042/U/2000 tentang Persyaratan dan tata cara Penetapan PTN sebagai Badan Hukum

–          PP 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara

–          PP 153 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gajahmada Sebagai Badan Hukum Milik Negara

–          PP 154 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara

–          PP 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara

–          Surat Dirjen Dikti No 3912/D/T/2001 tentang Landasan Implementasi Perguruan Tinggi sebagai BHMN

–          Surat Dirjen Dikti No 1024/D/T/2002 tentang kesediaan PTN dan PT-BHMN untuk menerima calon mahasiswa pascasarjana yang mendapat beasiswa pemerintah Indonesia

Kemudian, di tahun 2003, muncullah UU no 20 tahun 2003 yang menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan masih belum memberikan gambaran rinci untuk pendidikan tinggi, karena tidak memberikan gambaran yang terfokus dan terperinci untuk pendidikan dan perguruan tinggi, karena terbagi dengan pendidikan dasar dan menengah.

Untuk 2003-2006, lagi-lagi pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-undang yang terkait dengan menetapkan PTN-PTN mana yang mendapatkan status hukum. Inilah daftar undang-undang tersebut :

–          Surat Dirjen Dikti No 1232/D/T/2003 tentang citra perguruan tinggi negeri dan BHMN yang terganggu akibat adanya pemberitaan media cetak yang mengarah kepada komersialisasi PTN dan BHMN

–          PP 56 tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara

–          PP No 6 tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai BHMN

–          PP 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara

–          Permen 32 Tahun 2006  Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

–          Permen 1 Tahun 2006  Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN (UI, ITB, UGM, dan IPB)  untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan

Jika dilihat perkembangannya, maka hanya UU No.20 tahun 2003 yang bisa dikatakan sebagai UU Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi, sedangkan UU lain hanya menetapkan PTN sebagai BHMN. Di dalam UU-UU tersebut juga seakan-akan terjadi ‘pilih kasih’ karena hanya PTN-PTN tertentu (biasanya PTN yang sudah besar) yang mendapatkan status hukum secara resmi dan diatur dalam undang-undang.

Barulah pada tanggal 17 Desember 2008, muncullah sebuah Rancangan UU tentang PT yang disebut RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan), yang mengatur tentang pendidikan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi. UU ini adalah tindak lanjut dari Naskah Uji Publik RUU BHP pada tanggal 5 Desember 2007, dan Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas (UU No. 20 tahun 2003) memerintahkan agar ketentuan tentang badan hukum pendidikan ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. UU ini juga muncul karena adanya  tindak kecurangan. Tindak kecurangan itu seperti penetapan program studi yang dilakukan oleh Professor atau Doktor ‘Jadi-jadian’, alias yang gelarnya dipalsukan. Selain karena kecurangan, UU BHP ini dibuat karena adanya pelanggaran prinsip nirlaba pada PTN itu sendiri, dimana ada PTN yang mengeruk keuntungan dari mahasiswa, karena dibebaskan secara mandiri untuk soal pendanaan perguruan tinggi. Hal ini membuktikan, bahwa otonomi yang ada di Perguruan tinggi perlu dibatasi dan otonomi yang diatur dalam UU No.20 tahun 2003 perlu diamandemen. Maka dari itu, muncul RUU BHP.

Di dalam UU ini, juga ada prinsip berkeadilan bagi mereka yang tidak mampu. Undang-Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) mewajibkan perguruan tinggi menjaring mahasiswa miskin yang berprestasi minimal 20 persen dari total peserta didik baru. Perguruan tinggi diminta merealisasikan amanat UU tersebut. ”Perguruan tinggi negeri (PTN) harus jemput bola karena semua PTN wajib membuktikan anak-anak miskin potensial di sana mencapai 20 persen,” ujar Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal, Kamis (18/12), di Jakarta. Selama ini, ungkapnya, dari keseluruhan jumlah mahasiswa baru, PTN hanya menampung tiga persen peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, tapi memiliki kemampuan akademik tinggi.

Ketua Panitia Kerja RUU BHP, Heri Akhmadi, juga mendesak perguruan tinggi (PT) menjaring 20 persen peserta didik miskin. ”Semua PT wajib menerima mahasiswa berprestasi yang miskin sesuai UU BHP,” katanya.

Hal ini diperkuat dalam UU BHP di pasal 46, yang berbunyi :

Pasal 46 :
1. Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.
2. Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WNI yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik.

Selain itu, di dalam UU BHP sendiri, akan menciptakan prinsip non-komersialisasi, dimana komersialisasi itu sendiri adalah memakai nama baik PTN untuk mengambil keuntungan dari mahasiswa.  Isi UU BHP mengamanatkan bahwa biaya anggaran belanja perguruan tinggi yang ditanggung mahasiswa maksimal adalah 1/3 dari biaya operasional.

”Itu pun hanya biaya operasional, bukan biaya investasi.”, tambah Heri.  Adapun biaya investasi, paparnya, ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BHP.

Hal ini diperkuat dalam UU BHP di pasal 41, yang berbunyi :

Pasal 41 :
4. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah.
5. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Permasalahan dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi serta Pro dan Kontranya

Menurut Heri Akhmadi,  banyak terjadi penyimpangan dalam prinsip non-komersialisasi ini. Banyak PTN-PTN di Indonesia yang mengeruk keuntungan dari mahasiswa. Salah satunya adalah Universitas Indonesia. Universitas Indonesia (UI), dicontohkannya, mempunyai anggaran Rp 1 triliun. Tapi, 90 persen anggaran belanjanya berasal dari mahasiswa. ”Memang, mereka tidak menaikkan biaya S1, tapi S2 dan S3 naik luar biasa. Dengan adanya UU BHP, PTN seperti UI tak bisa lagi memungut biaya hingga 90 persen dari mahasiswa.”, katanya. Hal ini juga diperkuat dengan statement yang terkandung di pasal 41 ayat 7 dan 8 :

7.  Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.

8. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP atau BHPPD paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.

Dalam UU ini juga, berisi otonomi yang diberikan oleh UU BHP harus dilandasi oleh prinsip-prinsip seperti nirlaba, akuntabilitas, transparan, jaminan mutu dan seterusnya yang memastikan tidak memperbolehkan bahkan mengharamkan adanya komersialisasi dalam BHP.

RUU BHP menegaskan jika PTN sudah berbentuk BHP maka sanksi yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran BHP yaitu kurungan penjara selama 5 tahun dan ditambah denda sebesar Rp 500 juta.

 

 

Akhirnya, UU ini disahkan menjadi UU BHP No.9 Tahun 2009. Tetapi, pengesahan UU BHP ini menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Terjadi perselisihan antara pihak pro dan kontra terhadap UU BHP ini. Pihak pro, berpendapat bahwa pengesahan UU BHP, di satu sisi mengganggap kehadiran UU BHP merupakan pencerahan bagi dunia pendidikan, sekaligus dijadikan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia. Namun, di pihak kontra berpendapat bahwa kehadiran UU BHP merupakan sebagai bentuk kapitalisme dunia pendidikan, yang berdampak pada liberalisasi penyelenggaraan pendidikan, dan menggambarkan penghindaran tanggung jawab kewajiban pemerintah pada dunia pendidikan. Selain itu, Mahalnya biaya pendidikan saat ini membuat banyak masyarakat semakin mempertimbangkan lagi pentingnya sebuah pendidikan. Menurut pihak kontra, dengan adanya UU BHP ini juga akan membuat biaya pendidikan semakin mahal. Prinsip Nirlaba juga belum dapat direalisasikan, dan yang ada pada akhirnya BHP melegalisasi suatu kesempatan kepada satuan pendidikan untuk memberi peluang bagi calon mahasiswa berkapasitas intelegensia rendah untuk mengambil kursi mahasiswa lain yang berkualitas tinggi jika mampu memberi imbalan tertentu.

Dua hal utama yang membuat pihak kontra, yaitu dari kalangan mahasiswa, akademisi dan stakeholder, menentang pembentukan UU BHP adalah permasalahan otonomi dan neo-liberalisme.

Otonomi yang dimaksud di sini adalah masalah dana pendidikan. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Tengah, Prof. Brodjo Sudjono, berkata, “Dana yang dikucurkan untuk PTN akan dibatasi sehingga mereka menjadi otonom..”.
Ia juga menambahkan, proses otonomi PTN sangat dimungkinkan membuat mereka bebas menghimpun dana dari masyarakat. Pembatasan subsidi dari pemerintah akan membuat PTN menghimpun dana secara mandiri. Hal ini menunjukkan akan adanya prinsip komersialisme, karena PTN akan berusaha ‘mencari dana’ melalui mahasiswa, dan tentunya akan menyebabkan kenaikan biayan pendidikan di PTN. Prinsip ini prinsip nirlaba yang ingin diterapkan oleh UU BHP gagal untuk diterapkan. Mengenai permasalahan otonomi ini, Eko Prasojo, Guru Besar FISIP UI dan anggota MWA UI, menjawabnya dengan Professionalisme Otonomi. “Saya mendukung penguatan profesionalisme otonomi penyelenggaraan pendidikan, tanpa harus melepaskan tanggung jawab negara terhadap pendanaan pendidikan. Tentu saja dengan berbagai catatan, bahwa implementasi UU BHP tidak boleh menyebabkan komersialisasi pendidikan yang dapat membatasi hak-hak masyarakat—termasuk golongan tidak mampu—untuk menikmati pendidikan.”. Beliau juga menambahkan, “Pun bantuan dan subsidi yang diberikan oleh negara terhadap pendidikan tidak boleh menyebabkan hilangnya kreativitas dan inovasi lembaga pendidikan untuk melakukan knowledge sharingdan knowledge creation. Jika dilihat dari pasal-pasal dalam UU BHP, sejatinya cukup melegakan bahwa tanggung jawab negara dalam pendidikan tidak hilang dan dihilangkan.”.

Kemudian, masalah neo-liberalisme. Gejala neo-liberalisme yang mengatasnamakan profesionalisme dan korporasi— yang sudah terjadi pada sektorsektor yang lain melalui privatisasi. Apalagi di dalam draf-draf awal RUU BHP tersebut dimungkinkan dan dimudahkannya lembaga pendidikan tinggi asing mendirikan BHP di Indonesia melalui kerja sama dengan BHP Indonesia yang telah ada. Bagian ini memiliki sisi positif untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi untuk menyerap pengetahuan pendidikan tinggi asing, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif berupa liberalisasi pendidikan tinggi yang dapat menyebabkan intervensi dan penguasaan pendidikan oleh lembaga pendidikan tinggi asing.

Alhasil, UU BHP ini dibatalkan pelaksanaannya oleh MK pada 31 Maret 2010,  karena banyak mengandung kerugian untuk sistem pendidikan tinggi nasional dan pihak-pihak yang menjalankan pendidikan tinggi ini.

Barulah muncul pada 13 Juli 2012, Sebuah UU yang disebut Undang-undang Pendidikan Tinggi, yaitu UU No. 12 Tahun 2012. Banyak pihak yang mengatakan ini adalah “UU BHP Part 2”, atau “UU BHP ganti kemasan”. Karena Isi yang bisa dikatakan hampir sama dengan UU BHP, hanya mengalami sedikit perubahan isi dan nama saja. Tentunya, karena isi yang hampir sama, kontroversi terjadi (kembali), seperti yang sudah diungkapkan di atas, dan inilah pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Sedikit Intermezzo : Mengapa bisa terjadi Komersialisme dalam Pendidikan?

Mengapa bisa terjadi komersialisme dalam pendidikan tinggi, terutama yang diselenggarakkan oleh perguruan tinggi negeri?

            Pada suatu acara diskusi yang diadakan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2012, Sofyan Effendi, mantan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) berpendapat bahwa bukan UU PT yang harus didobrak jika terjadi komersialisme dalam perguruan tinggi, melainkan UU keuangan itu sendiri. “Yang harus didobrak justru UU Keuangan Negara, karena tidak mengatur alokasi keuangan yang jelas untuk pembiayaan perguruan tinggi,” katanya.

Dia juga mengungkapkan, melihat fakta yang ada uang masyarakat yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan tinggi lebih besar dari dana yang digelontorkan pemerintah. “Uang yang dikucurkan masyarakat untuk pendidikan tinggi berupa SPP dan sebagainya sebesar 67 persen sementara pemerintah hanya sebesar 33 persen,” tutur Sofyan.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s